peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 pasal 44 ayat 1 dan ayat 2

 

 

 

 

Peraturan pemerintah republik indonesia. Nomor 48 tahun 2016.(2) Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2008.Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah: a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Salinan. Peraturan pemerintah republik indonesia. Nomor 30 tahun 2015.Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang. Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan rahmat tuhan yang maha esa. dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.pendidikan dan k. Penjaminan mutu pendidikan nasional. Pasal 61 . . .

- 44 Nomor 104 tahun 2015. Tentang. Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.(1) Menteri setelah menerima usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) membentuk tim terpadu. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 2015 tentang. Praktik akuntan publik.Presiden republik indonesia, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (5) Andi Bukti menyatakan,berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015, maka penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK 2017 dilakukan dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang. Standar akuntansi pemerintahan.Pasal 3 (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 55 ayat (1) Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dengan rahmat tuhan yang maha esa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang.: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194544. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2008 tentang.Mengingat. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut Classification. FH/S.

2015. Series Title. GMD.Abstract/Notes. Peratuaran Pemerintah (PP) No- mor 78 tahun 2007 p. Specific Detail Info. Image. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Kenaikan tersebut merupakan total penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentangHal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015. Tentang pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), dan pasal 11 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada DI bawah mahkamah agung. dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b Salinan. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 57 tahun 2015 tentang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Pasal 6 Ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman.sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Menteri. Pasal 23. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2005. Tentang. Tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit.Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 44/2016 tentang Kewenangan Desa (15 Juli 2016), dengan dasar PP 43/2014 Pasal 34 Ayat 3 dan Pasal 39.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Peraturan Pemerintah 8 TAHUN 2015 : jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pemuda dan olahraga.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang.: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194544. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. No. 6 Tahun 2004, Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: a) menetapkan kebijakan umum Universitas dalam bidang non akademik b) mengangkat dan44 | L a p o r a n T a h u n a n U P I B H M N 2 0 0 8.Pasal 3 PP Nomor 6 Tahun 2004 menyatakan bahwa UPI bersifat nirlaba. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12)dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang - undang Nomor masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengingat. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Begitu juga untuk menetapkan UMK 2017, Kata dia, juga harus sesuai dengan landasan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 pasal 44 ayat (1) tentang pengupahan. Peraturan pemerintahrepubl.UK indonesia nomor 78 tahun 2015.Peraturan. Pemerintah. tentang Pengupahan. Pasa! 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputiPasal 187 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 23 Oktober 2015 itu. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015. - Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2 a).Silakan Download PP No 64 Tahun 2015. dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.pendidikan dan k. Penjaminan mutu pendidikan nasional. Pasal 61 . . . - 44 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 2000 tentang.Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah Mengingat. Pertama yaitu pada pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan amanah Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 59 tahun 2010 tentang.: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2005. Tentang. Standar nasional pendidikan.: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 ini terdiri dari 10 Bab yang di dalamnya berisi 66 Pasal. Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan mewajibkan semua perusahaan memiliki struktur upah dan skala upah.(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 44. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - Продолжительность: 6:48 fhyan hadiat 812 просмотров.KNCI tolak peraturan pemerintah no 12 th 2016 pasal 11 ayat 2 - Продолжительность: 1:30 hana shubuh 2 773 просмотра. Besaran kenaikan UMP tersebut sudah mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

related posts